Kamis, 24 Mei 2018

Rapat Paripurna DPRD Lampura Sahkan LKPJ Bupati 2017 | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER

LKN | 15 May 2016 | Citra
274
6334
AKBP SUSMELAWATI ROSYA RESMI JADI KAPOLRES WANITA PERTAMA DI SOLOK KOTA

LKN | 12 Apr 2016 | Citra
233
4003
MUTASI 10 PERWIRA POLRES CILEGON

LKN | 03 Mar 2016 | Global
135
3299
MIRIS BANGET BOCAH SD PAMER FOTO NGAMAR

LKN | 19 Feb 2016 | Citra
109
3147
PULANG DINAS, POLWAN CANTIK INI JADI TUKANG TAMBAL BAN

LKN | 11 Feb 2018 | Laporan Utama
875
3043
Seorang Kades di Lampura Ketangkap Basah Berduan dengan Agggota Dewan di Kamar Hotel

LKN | 03 Mar 2016 | Krimsus
136
2845
GURU INI CURHAT MOTOR DISITA LEASING, KAPOLDA BERI PERINGATAN KERAS: TAK BISA MAIN SITA BEGITU!

LKN | 04 Mar 2016 | Regional
144
2659
POLISI RIAU BERPANGKAT BRIPKA INI DITUNJUK PBB PIMPIN 2 JENDERAL DAN BELASAN KOLONEL DI UN POLICE

LKN | 13 Apr 2016 | Investigasi
238
2347
MEMBONGKAR BOROK DINAS PENDIDIKAN LIMAPULUH KOTA

LKN | 28 Oct 2016 | Laporan Utama
319
2271
BPN KABUPATEN PESAWARAN SARAT MAFIA PRONA (BAGIAN 1)

LKN | 18 Feb 2017 | Laporan Utama
370
2219
Aparat Desa Madukoro Baru Diduga Selewengkan Dana Desa

LKN | 22 Jan 2016 | Regional
7
2167
SANTUNAN MILYARAN RUPIAH DI PADEPOKAN DHIMAS KANJENG

LKN | 04 Mar 2016 | Regional
146
1967
WOW ! HANYA DI SUMATERA BARAT, GEDUNG POLDA TERMEGAH SE INDONESIA DAN TAHAN GEMPA 9 SR

LKN | 16 Apr 2016 | Sorot
242
1962
PENGGUNAAN EXS DERMAGA MILIK PT.KONSTRUKTOR OLEH CV ALFINDO TIDAK SESUAI ATURAN

LKN | 21 Oct 2016 | Laporan Utama
318
1946
KADES MADA JAYA BERIJASAH PALSU PANITIA VERIFIKASI BERKAS TERKESAN SEMBRONO

LKN | 03 Mar 2016 | Global
134
1885
SEPASANG ULAR ANEH DITEMUKAN DI PONOROGO

LKN | 04 Mar 2016 | Citra
149
1881
AKP YUNI PURWANTI, CERMIN EMANSIPASI WANITA

LKN | 29 Jan 2016 | Global
44
1855
PERILAKU FEBY FEBIOLA DAN SUAMI DIANGGAP TAK SESUAI AGAMA

LKN | 16 Feb 2016 | Derap
93
1852
SADIS! VIDEO TKW DISIKSA, DITELANJANGI DAN KEMALUANNYA DIBAKAR

LKN | 19 Apr 2016 | Sorot
252
1809
DR. TRIANA DEWI SEROJA, SH, M.HUM : KAMI MENGUTUK PELEMPAR BOM DI ACARA PPP

LKN | 03 Apr 2016 | Laporan Utama
210
1712
LIDIK KRIMSUS RI DUKUNG PEMBUATAN FILM 3 PILIHAN HIDUP

BACA JUGA .....

LKN | 12 May 2018 | 06:07 | 988

Baksos, Polres Ciamis Bagikan Nasi Kotak ke Warga
Jajaran kepolisian Polres Ciamis melakukan kegiata .....


LKN | 21 Apr 2018 | 11:28 | 967

Polres Solok Kota Tingkatkan Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Pengaduan
Menyikapi tuntutan masyarakat kepada aparatur peme .....


LKN | 15 Jan 2018 | 05:20:31 | 842 | Investigasi | Dibaca : 450 kali


Proyek DD dan ADD 2017 Negara Batin, Lampura, Tidak Dikerjakan

LKN | Investigasi | Proyek Dd Dan Add 2017 Negara Batin, Lampura, Tidak Dikerjakan


Lampura,LKN.com-Proyek pembangunan fisik yang dibiayai dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) di Desa Negara Batin, Kecamatan Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara (Lampura), Provinsi Lampung tidak dilaksanakan oleh kepala desa . Akibatnya, warga protes terhadap kepala desa atas perbuatan yang diduga telah melanggar peraturan dan undang-undang.

ADD dan DD sebesar  Rp.1,150M  yang semestinya diserap untuk pembangunan  sebesar 60%  ternyata tidak dialokasikan untuk pembangunan fisik oleh Kades Negara Batin Restinur Ariawati.

Saat dimintai keterangan melalui telephon karna kades tidak ada di kantor, Resti mengatakan, "maaf mas saya lagi di provinsi belum bisa memberi keterangan, "ungkapnya, Sabtu (13/01).

DD dan ADD tahun anggaran 2017 kucuran dana  tersebut di bagi menjadi  dua termin, 60% termin pertama dan 40 % termin kedua. Namun pembangunan di desa tersebut sampai 2018 belum juga dikerjakan. Selain dari pada anggaran tahun 2017 diutam├ákan empat prioritas, salah satunya proyek pembangunan yang tertuang dalam Permendes No.4 tahun 2017.

Terkait masalah itu Sekretaris Desa Negara Batin, Nurul kepada LKN.com  menyebutkan, "iya mas saya sekalu sekdes sudah bersama perangkat desa dan masyarakat mempertanyakan masalah tersebut kok sudah masuk tahun 2018 kegiatan pembangunan tersebut belum dikerjakan. Tapi  ibu Resti bilang dia masih mencari kontraktor yang bisa mengerjakannya, " jelasnya.

Penggunaan ADD dan DD tahun 2017  yang sudah melewati batas waktu tentunya mengarah pada pelanggaran peraturan pelaksanaan yang sudah ditentukan  apa lagi jika sampai tidak dikerjakan. Perbuatan tersebut melanggar Undang -Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (fran)