Senin, 23 April 2018

Polres Solok Kota Tingkatkan Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Pengaduan | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER

LKN | 15 May 2016 | Citra
274
6219
AKBP SUSMELAWATI ROSYA RESMI JADI KAPOLRES WANITA PERTAMA DI SOLOK KOTA

LKN | 12 Apr 2016 | Citra
233
3762
MUTASI 10 PERWIRA POLRES CILEGON

LKN | 03 Mar 2016 | Global
135
3050
MIRIS BANGET BOCAH SD PAMER FOTO NGAMAR

LKN | 19 Feb 2016 | Citra
109
3029
PULANG DINAS, POLWAN CANTIK INI JADI TUKANG TAMBAL BAN

LKN | 03 Mar 2016 | Krimsus
136
2801
GURU INI CURHAT MOTOR DISITA LEASING, KAPOLDA BERI PERINGATAN KERAS: TAK BISA MAIN SITA BEGITU!

LKN | 04 Mar 2016 | Regional
144
2591
POLISI RIAU BERPANGKAT BRIPKA INI DITUNJUK PBB PIMPIN 2 JENDERAL DAN BELASAN KOLONEL DI UN POLICE

LKN | 11 Feb 2018 | Laporan Utama
875
2301
Seorang Kades di Lampura Ketangkap Basah Berduan dengan Agggota Dewan di Kamar Hotel

LKN | 13 Apr 2016 | Investigasi
238
2272
MEMBONGKAR BOROK DINAS PENDIDIKAN LIMAPULUH KOTA

LKN | 18 Feb 2017 | Laporan Utama
370
2130
Aparat Desa Madukoro Baru Diduga Selewengkan Dana Desa

LKN | 28 Oct 2016 | Laporan Utama
319
2120
BPN KABUPATEN PESAWARAN SARAT MAFIA PRONA (BAGIAN 1)

LKN | 22 Jan 2016 | Regional
7
2090
SANTUNAN MILYARAN RUPIAH DI PADEPOKAN DHIMAS KANJENG

LKN | 16 Apr 2016 | Sorot
242
1888
PENGGUNAAN EXS DERMAGA MILIK PT.KONSTRUKTOR OLEH CV ALFINDO TIDAK SESUAI ATURAN

LKN | 04 Mar 2016 | Regional
146
1860
WOW ! HANYA DI SUMATERA BARAT, GEDUNG POLDA TERMEGAH SE INDONESIA DAN TAHAN GEMPA 9 SR

LKN | 03 Mar 2016 | Global
134
1824
SEPASANG ULAR ANEH DITEMUKAN DI PONOROGO

LKN | 21 Oct 2016 | Laporan Utama
318
1809
KADES MADA JAYA BERIJASAH PALSU PANITIA VERIFIKASI BERKAS TERKESAN SEMBRONO

LKN | 04 Mar 2016 | Citra
149
1793
AKP YUNI PURWANTI, CERMIN EMANSIPASI WANITA

LKN | 29 Jan 2016 | Global
44
1777
PERILAKU FEBY FEBIOLA DAN SUAMI DIANGGAP TAK SESUAI AGAMA

LKN | 16 Feb 2016 | Derap
93
1751
SADIS! VIDEO TKW DISIKSA, DITELANJANGI DAN KEMALUANNYA DIBAKAR

LKN | 19 Apr 2016 | Sorot
252
1725
DR. TRIANA DEWI SEROJA, SH, M.HUM : KAMI MENGUTUK PELEMPAR BOM DI ACARA PPP

LKN | 03 Apr 2016 | Laporan Utama
210
1625
LIDIK KRIMSUS RI DUKUNG PEMBUATAN FILM 3 PILIHAN HIDUP

BACA JUGA .....

LKN | 21 Apr 2018 | 11:28 | 967

Polres Solok Kota Tingkatkan Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Pengaduan
Menyikapi tuntutan masyarakat kepada aparatur peme .....


LKN | 16 Apr 2018 | 10:58 | 957

Biro LKN Kabupaten Bogor Santuni Anak Yatim
Biro Lidik Krimsus New (LKN).com memberikan santun .....


LKN | 13 Jan 2018 | 11:14:31 | 839 | Investigasi | Dibaca : 1217 kali


Kadis DPMD Lampura Angkat Bicara Soal Dugaan Mark Up Bimtek Desa-desa 2017 di Lampura

LKN | Investigasi | Kadis Dpmd Lampura Angkat Bicara Soal Dugaan Mark Up Bimtek Desa-desa 2017 Di Lampura


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lampung Utara (Lampura), Wahab (Foto:fran)


Lampura, LKN.com- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lampung Utara (Lampura), Wahab, angkat bicara terkait dugaan mark up dana kegiatan bimtek kepala desa kabupaten lampung utara 2017 yang mengatas namakan Kemendagri ketika digelar di provinsi lampung, saat di konfirmasi LKN di ruang kantornya, Kamis (11/01).

"Permasalahan bimtek itu kan permasalahan Apdesi kabupaten antara Event organizer,dari dana 10 juta tersebut yang diserap dari desa dibagi menjadi 3 kegiatan antara lain untuk kegiatan bimtek kepala desa,kaur perencanaan dan kaur keuangan
yang dilaksanakan di Hotel Novotel dan di Hotel Horizon Bandar Lampung waktu itu. Jika ada permasalahan mengenai dugaan mark up dan mengatasnamakan Kemendagri serta lain sebagainya, Apdesi kabupatenlah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hukum, bukan kami karna kami hanya memfasilitasi saja kami gak ikut-ikutan," jelasnya wahab.

Dana yang sudah diserap Apdesi dari tiap-tiap kepala desa yang ada di
Kabupaten Lampung Utara sebanyak 10 juta perdesa dikembalikan atau cashback ke kepala desa masing-masing sebanyak Rp. 1.300.000 sehingga yang diserap hanya Rp.8.300.000 dikalikan 232 desa.


Menurut surat edaran DPMD dan Apdesi kabupaten, kegiatan tersebut di laksanakan menjadi tiga gelombang,selama tiga hari per gelombangnya,tetapi berbeda dengan keterangan kepala d
esa dan pihak hotel yang menyebut kegiatan tersebut dilaksanakan hanya dua hari saja. Bahkan EO diduga mengatas namakan Kementerian Dalam Negeri kepada pihak hotel untuk booking  tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut keterangan pihak
Hotel Novotel kamar yang disewa hanya sebanyak 124 kamar dengan harga yang diberikan kepada EO RP.986.150.000 per kamar dan seluruh bookingan tersebut atas nama Kemendagri.

Di
Kabupaten Lampung Utara terdapat 232 desa sehingga dari tarikan Rp.8,7 juta/desa terkumpul dana sebesar Rp.2.018.400.000. Dari dana tersebut untuk sewa kamar seharga Rp.986.150/perkamar sebesar Rp.122.282.600 untuk tiga gelombang sehingga harga total sewa  hotel sebesar Rp.366.847.800. Kurang lebih untuk tiga gelombang,dari total tarikan tersebut tersisa Rp.1.651.552.200. Jumlah inilah yang diduga menghilang entah kemana dan kadis DPMD mengatakan APDESI Kabupaten lampura dan EO lah yang harus bertanggung jawab kepada hukum.(fran)