Senin, 16 Juli 2018

KEGIATAN SIDANG PLENO PENETAPAN PILKADA DI CIAMIS, GABUNGAN KEAMANAN DI SIAGAKAN | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER

LKN | 15 May 2016 | Citra
274
6501
AKBP SUSMELAWATI ROSYA RESMI JADI KAPOLRES WANITA PERTAMA DI SOLOK KOTA

LKN | 12 Apr 2016 | Citra
233
4363
MUTASI 10 PERWIRA POLRES CILEGON

LKN | 03 Mar 2016 | Global
135
3634
MIRIS BANGET BOCAH SD PAMER FOTO NGAMAR

LKN | 19 Feb 2016 | Citra
109
3396
PULANG DINAS, POLWAN CANTIK INI JADI TUKANG TAMBAL BAN

LKN | 11 Feb 2018 | Laporan Utama
875
3174
Seorang Kades di Lampura Ketangkap Basah Berduan dengan Agggota Dewan di Kamar Hotel

LKN | 03 Mar 2016 | Krimsus
136
2916
GURU INI CURHAT MOTOR DISITA LEASING, KAPOLDA BERI PERINGATAN KERAS: TAK BISA MAIN SITA BEGITU!

LKN | 04 Mar 2016 | Regional
144
2756
POLISI RIAU BERPANGKAT BRIPKA INI DITUNJUK PBB PIMPIN 2 JENDERAL DAN BELASAN KOLONEL DI UN POLICE

LKN | 28 Oct 2016 | Laporan Utama
319
2508
BPN KABUPATEN PESAWARAN SARAT MAFIA PRONA (BAGIAN 1)

LKN | 13 Apr 2016 | Investigasi
238
2464
MEMBONGKAR BOROK DINAS PENDIDIKAN LIMAPULUH KOTA

LKN | 18 Feb 2017 | Laporan Utama
370
2327
Aparat Desa Madukoro Baru Diduga Selewengkan Dana Desa

LKN | 22 Jan 2016 | Regional
7
2266
SANTUNAN MILYARAN RUPIAH DI PADEPOKAN DHIMAS KANJENG

LKN | 21 Oct 2016 | Laporan Utama
318
2167
KADES MADA JAYA BERIJASAH PALSU PANITIA VERIFIKASI BERKAS TERKESAN SEMBRONO

LKN | 04 Mar 2016 | Regional
146
2120
WOW ! HANYA DI SUMATERA BARAT, GEDUNG POLDA TERMEGAH SE INDONESIA DAN TAHAN GEMPA 9 SR

LKN | 16 Apr 2016 | Sorot
242
2074
PENGGUNAAN EXS DERMAGA MILIK PT.KONSTRUKTOR OLEH CV ALFINDO TIDAK SESUAI ATURAN

LKN | 04 Mar 2016 | Citra
149
2035
AKP YUNI PURWANTI, CERMIN EMANSIPASI WANITA

LKN | 16 Feb 2016 | Derap
93
2024
SADIS! VIDEO TKW DISIKSA, DITELANJANGI DAN KEMALUANNYA DIBAKAR

LKN | 29 Jan 2016 | Global
44
1995
PERILAKU FEBY FEBIOLA DAN SUAMI DIANGGAP TAK SESUAI AGAMA

LKN | 03 Mar 2016 | Global
134
1979
SEPASANG ULAR ANEH DITEMUKAN DI PONOROGO

LKN | 19 Apr 2016 | Sorot
252
1953
DR. TRIANA DEWI SEROJA, SH, M.HUM : KAMI MENGUTUK PELEMPAR BOM DI ACARA PPP

LKN | 03 Apr 2016 | Laporan Utama
210
1838
LIDIK KRIMSUS RI DUKUNG PEMBUATAN FILM 3 PILIHAN HIDUP

BACA JUGA .....

LKN | 09 Jul 2018 | 09:50 | 1081

DR YAT ROSPIA BRATA TERPILIH KEMBALI MENJADI REKTOR UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
Setelah habis masa bakti jabatan Rektor Universita .....


LKN | 09 Jul 2018 | 06:57 | 1076

PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA BUPATI AGUNG ILMU MANGKUNEGARA SEBAGAI APRESIASI PEMERINTAH PUSAT
Dalam perhelatan Hari Keluarga Nasional XXV tangga .....


LKN | 20 Dec 2017 | 04:47:31 | 826 | Laporan Utama | Dibaca : 181 kali


Di Balik Jatuhnya Pesawat Grand Caribou di Puncak Papua, Diduga Ada Mafia Peradilan

LKN | Laporan Utama | Di Balik Jatuhnya Pesawat Grand Caribou Di Puncak Papua, Diduga Ada Mafia Peradilan

Jakarta, LKN

Setelah berjalan hampir dua tahun penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap kasus dugaan korupsi yang mengiringi tragedi jatuhnya pesawat Grand Caribau milik Pemkab Puncak Ilaga, Papua, mangkrak. Sebagian kalangankembali mempertanyakan kasus tersebut dan berharap kasus itu tidak dipetieskan begitu saja. Pasalnya kasus itu dinilai telah merugikan negara ratusan milyar rupiah.

Mandeknya penanganan kasus itu memunculkan dugaan adanya mafia peradilan dibaliknya, bahkan memunculkan pula dugaan ada tekanan politik yang menyebabkan Kejaksaan Agung tak mampu unjuk gigi.


Jaksa Agung HM. Prasetyo (Foto:ist)

“Sudah 15 orang saksi diperiksa oleh Kejagung pada tanggal 29 Juli 2016, tapi hingga saat jangankan ada tersangka, bahkan kasus ini terkesan dipetieskan, tidak ada tindak lanjut. Bupati Puncak Ilaga juga tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan terkait kasus tersebut. Tak heran banyak kalangan terutama di Kabupaten Puncak, Papua menduga ada mafia peradilan di balik mandeknya kasus ini,” ujar Ad, salah satu aktivis Forum Penegak Anti Korupsi kepada LKN, di Jakarta(8/12).

Menurut Ad, banyak kalangan di Papua yang menduga ada indikasi unsur suap menyuap sehingga kasus ini tak ketahuan juntrungnya.

“Ini kan jelas sudah merugikan negara ratusan milyar. Banyak kalangan di Puncak Papua menduga ada indikasi suap menyuap sehingga kasusnya mandek. Kita minta diusut tuntas kalau benar ada penerima suap dalam kasus ini. Sebab nyata-nyata pembelian pesawat rongsok yang jatuh dan menelan korban 5 nyawa itu telah merugikan rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Puncak,” tandasnya.

Antara Kejagung dan BPK
Jaksa Agung HM Prasetyo sendiri di satu kesempatan pernah menyatakan akan mengecek sejauh mana perkembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan pesawat terbang Grand Caribou milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak, Papua, yang pada 31 Oktober 2016 jatuh dan hancur berkeping-keping tak bisa dipergunakan lagi, di saat testing terbang perdananya itu. Bahkan ia sempat menyebutkan dirinya dan penyidik di Kejaksaan Agung bisa saja memanggil dan memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Panggil bisa sih bisa, tapi perlu atau tidak (pemanggilan itu). Kita bisa panggil siapapun,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).


Bupati Kabupaten Willem Wandik terharu dengan kedatangan pesawat Caribou
, Kamis (15/9/2016). (Foto:ist)

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung (Dirdik) Fadhil Jumhana waktu itu juga pernah mengatakan, pengusutan dugaan korupsi pengadaan pesawat di Kabupaten Puncak Papua itu sedang dalam proses penyidikan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Menurutnya, kasus ini akan dibongkar sampai tuntas.

“Perkara ini sudah di tahap penyidikan. Dan kami rencanakan akan mengevaluasi total penanganan perkara ini,” ujar Fadhil ketika dikonfirmasi wartawan Senin, (14/11/2016).
Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Warih Sadono di Jakarta, menyatakan penyidikan dugaan pengadaan pesawat tersebut masih berjalan dengan mengumpulkan alat bukti.

"Terutama terkait adanya informasi jaminan asuransi yang cair dan sudah masuk ke rekening pemda," katanya.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Dr Arminsyah mengatakan, proses pengusutan dugaan korupsi pembelian peswat tua itu terkendala lantaran belum ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung.

“Yang pasti proses pengusutannya sudah naik ke tahap penyidikan. Memang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena kami sedang menunggu hasil audit. Berapa besaran kerugian negara dalam pembelian pesawat itu belum diketahui pasti. Kami sudah minta ke BPK untuk melakukan audit. Ya kami masih menunggu hasil audit dari BPK,” ujar Arminsyah.

Menurut mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung ini, paling tidak ada dua unsur utama yang menyebabkan adanya kerugian negara dalam pembelian pesawat itu. Proses pembeliannya memang ditemukan bukti adanya penggelembungan anggaran.

“Selain itu, ada dugaan keterlibatan dengan pihak jejaring mereka dalam jual beli pesawat itu. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Puncak Papua dengan pihak perusahaan tempat mereka membeli pesawat itu di Amerika Serikat. Ini masih perlu terus didalami. Tunggu saja hasil audit, saya pun tak berhenti mengusut kasus ini,” ujar Arminsyah.

Sementara itu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Baharullah Bahar yang merupakan auditor BPK RI VI untuk Kawasan Indonesia Timur justru mengatakan, di internal BPK telah dilakukan audit terhadap proyek pengadaan pesawat tua itu, bahkan temuannya sudah dimuat dalam laporan. “Sudah dilakukan audit. Pada saat audit LKPD Kabupaten Puncak Papua pada 2015 lalu. Bahkan, temuannya sudah dimuat di dalam LHP Kepatuhan yang intinya bahwa pengadaan pesawat tersebut sulit diyakini kewajarannya. Dan, pesawat itu tidak dapat dimanfaatkan, karena belum mendapat izin dari Kementerian Perhubungan saat itu,” tutur Baharullah Akbar. Walaupun perkembangan kasus sudah sedemikian rupa namun faktanya hingga kini kasus itu macet.

Ada Tekanan Politik?
Menurut Ad, banyak yang merasa geram dan akan kembali menggelar aksi di Jakarta, kalau perlu meminta KPK segera menangani masalah ini. Sebab, berkas perkara ini juga telah diserahkan ke KPK.

“Jika Kejagung tidak melanjutkan penangan kasus ini, maka kita minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensupervisi Kejagung atau justru mengambil alih penanganan kasus ini. Sejauh saya ketahui banyak kalangan di Puncak Papua mulai gerah dan dalam waktu dekat akan kembali mempertanyakan kasus ini ke Kejagung, bahkan mungkin denganberunjuk rasa,” ujar Ad, salah satu aktivis Forum Penegak Anti Korupsi kepada LKN, di Jakarta(8/12).

Menurut Ad kasus ini sangat urgen untuk dituntaskan. Pasalnya kasus ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kabupaten Puncak. “Yang kita takutkan dan sangat perlu kita cegah ialah apabila kasus ini tidak segera dituntaskan akan semakin menimbulkan pro kontra dan bisa berbuntut pada gesekan dan bentrokan. Bila itu sampai terjadi maka Kejagung lah yang paling layak bertanggungjawab,” tandasnya.

Ia menambahkan banyak kalangan mengaku heran atas mandeknya kasus ini. Pasalnya, kasus ini telah lama mencuat sedemikian rupa dan menjadi berita utama yang menghiasi banyak media. Kalangan mahasiswa dan LSM pun sudah berteriak sedemikan lantang bahkan berunjuk rasa. Namun tetap saja Kejaksaan Agung bergeming. Tak heran, kata dia, banyak kalangan di Papua yang menduga ada tekanan politik sehingga Kejagung terkesan nggak punya taring dalam menangani kasus itu.

“Banyak pihak menduga macetnya kasus ini juga karena ada tekanan politik,” tandas Ad. Sementara di bawah, kata dia,sebagian besar warga masyarakat banyak yang heran atas perilaku partai politik yang tetap memberikan dukungan kepada pihak yang dinilai paling bertanggungjawab atas kasus tersebut. “Dengan tetap memberikan dukungan terhadap pihak yang dinilai paling bertanggungjawab atas terjadinya kasus tersebut, itu kan berarti partai politik sudah tidak memerhatikan aspirasi masyarakat. Maka jangan heran nanti kalau suara rakyat diperlukan partai politik yang nggak sesuai aspirasi rakyat bakal ditinggal,” ujar Ad.

Banyak Kalangan Geram

Banyak kalangan mempertanyaan proses penyidikan oleh Keagung terkait penanganan kasus pesawat Grand Caribau milik Pemkab Puncak Ilaga, Papua. Di antaranya, LSM Humanika yang menyebut sudah begitu telanjang tindak pidana korupsi di Papua, dan sudah pula menumpuk laporan masyarakat Papua ke aparat penegak hukum, namun tak kunjung ditangani. Dan yang paling menyedihkan adalah adanya pesawat yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Papua, dan ketika uji coba alias dikasih ijin terbang, malah jatuh pada 31 Oktober 2016 lalu.


Sekjen Humanika Sya’roni dalam sebuah konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (13/11/2016)
. (Foto: ist)

“Padahal, sudah sejak awal masyarakat mengingatkan agar tidak memaksakan membeli pesawat usang itu. Selain itu, masyarakat Papua bahkan telah melaporkan ke Kejaksaan Agung, melakukan demonstrasi mendesak Jaksa Agung H.M Prasetyo untuk segera mengusut, ternyata didiamkan begitu saja,” ujar Sekjen Humanika Sya’roni dalam sebuah konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (13/11/2016) waktu itu.

Dia memprediksi, kejaksaan sudah masuk angin dalam mengusut kasus korupsi ini. Bahkan, ketidakseriusan jaksa mengusutnya dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan Jaksa Agung kepada Presiden Jokowi yang sedang getol membangun Papua.

Menurut Sya’roni, sejumlah laporan warga Papua yang melaporkan adanya penyelewengan dan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, belum dijamah oleh Kejaksaan.

“Jika takkunjung ditangani, maka sebaiknya Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Jaksa Agung. Selain itu, Presiden juga perlu memperingatkan dengan keras agar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu dilakukan segera. Bisa juga, KPK segera melakukan supervisi terhadap penanganan kasus-kasus yang mandeg di tangan kejaksaan,” pungkas Sya’roni.

Di tempat yang sama, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi membeberkan, pembelian pesawat jenis BHC-4A Turbo Carebouw dari Amerika Serikat itu sangat janggal. Menurut Uchok, kejanggalan itu sudah sangat terlihat dari harga pesawat berusia 45 tahun itu tidak sesuai standar, namun dipaksakan.

“Itu anggaran di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Puncak Papua 2015. Dalam waktu sekejap ada perubahan anggaran, anggaran pembelian pesawat yang tadinya Rp 85 miliar tiba-tiba disetujui menjadi Rp 116 miliar,” ungkap Uchok. Selain itu, lanjut dia, ada anggaran yang dipakai namun tidak rasional untuk pembelian sebuah pesawat jenis Turbo Carebouw buatan 1970 dengan tambahan biaya untuk pihak ketiga.“Ada lagi sebesar Rp 30 miliar anggaran percuma. Untuk pihak ketiga yakni jasa konsultan bahasa Inggris sebesar Rp 10 miliar, anggaran jasa konsultan hukum dan komunikasi sebesar Rp 15 miliar dan anggaran kesekretariatan sebesar Rp 5 miliar. Ditotal-total anggaran yang menjadi kerugian keuangan negara mencapai Rp 146 miliar. Janggal betul nih pengadaan,” ucap Uchok.

Setelah dicek di pasar, lanjut dia, harga pesawat jenis BHC-4A Turbo Carebouw buatan 1970 itu hanya berkisar Rp 45 miliar. Jika dilakukan overhoul alias peremajaan dan penggantian mesin agar terlihat lebih baru, pesawat seperti itu hanya dibandrol seharga Rp 75 miliar.

“Kejanggalan lainnya, kok bisa ada ijin dan diloloskan pengadaan?Ini ada apa? Bahkan didiamkan dan tak diusut. Ini kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah loh,” katanya.

Uchok juga menjelaskan, di dalam aturan penerbangan dan pembelian pesawat sesuai Undang Undang Penerbangan, pesawat yang laik terbang itu maksimal berusia 40 tahun. Lah, kok bisa yang usia setengah abad masih diijinkan terbang?

Pesawat itu diproduksi pada 1960 dibuat pabrikan Viking Air Limited (De Havilland) di Kanada dan direka ulang oleh Pen Turbo Aircraft Inc (Penta Inc). Sehingga menurut laporan BPK usia pesawat yang dibeli Pemkab Puncak itu sudah 55 tahun.

“Apalagi wilayah alam Papua itu berat, masa beli pesawat odong-odong udah mahalnya minta ampun, tidak sesuai standar dan malah diijinkan terbang? Ya kita tahu sendiri akhirnya pesawat itu jatuh dan hancur hanya berselang dua bulan sejak diijinkan terbang di Papua. Ngeri ya,” ujarnya.

Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP-Papua)dalam laporan kepada Kejaksaan Agung pada September 2016 menyebutkan pengadaan pesawat Grand Caribou menghabiskan dana sebanyak Rp 116 miliar, bahkan dengan biaya lain-lainnya mencapai Rp 146 miliar.

Dana untuk pembelian pesawat tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Puncak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan sudah dibayarkan 100 persen.FMPP-Papua dalam beberapa kesempatan juga mempertanyakan proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Grand Caribou itu.Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung (Dirdik) Fadhil Jumhana mengatakan, pengusutan dugaan korupsi pengadaan pesawat di Kabupaten Puncak Papua itu sedang dalam proses penyidikan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Menurut Fadhil, kasus ini akan dibongkar sampai tuntas.

“Perkara ini sudah di tahap penyidikan. Dan kami rencanakan akan mengevaluasi total penanganan perkara ini,” ujar Fadhil ketika dikonfirmasi wartawan Senin, (14/11/2016).

LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta kejaksaan memeriksa pemberi izin operasional pesawat terbang Grand Caribou yang jatuh di Mimika, Provinsi Papua, 31 Oktober 2016, di samping penyidikan dugaan korupsi pengadaan pesawat tersebut.

"Harus diperiksa (pemberi izinnya) karena apa pun itu menyalahi kewenangan yang mestinya tidak diizinkan ternyata berani memberi izin. Bahkan, bisa masuk pasal penyalahgunaan wewenang," kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Selasa (10/10/2017) malam.

Penanganan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung sudah pada tahap penyidikan dan saksi-saksi sudah diperiksa. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada penetapan tersangkanya.

Menurut Ad, salah satu aktivis Forum Penegak Anti Korupsi kepada LKN, masyarakat Papua pada umumnya dan warga Kabupaten Puncak Papua khususnya terus mengikuti dan mempertanyakan perkembangan proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat tersebut. (tim/berbagai sumber)




Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 37318


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional LIDIK KRIMSUS NEWS