Senin, 16 Juli 2018

KEGIATAN SIDANG PLENO PENETAPAN PILKADA DI CIAMIS, GABUNGAN KEAMANAN DI SIAGAKAN | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER

LKN | 15 May 2016 | Citra
274
6501
AKBP SUSMELAWATI ROSYA RESMI JADI KAPOLRES WANITA PERTAMA DI SOLOK KOTA

LKN | 12 Apr 2016 | Citra
233
4364
MUTASI 10 PERWIRA POLRES CILEGON

LKN | 03 Mar 2016 | Global
135
3635
MIRIS BANGET BOCAH SD PAMER FOTO NGAMAR

LKN | 19 Feb 2016 | Citra
109
3398
PULANG DINAS, POLWAN CANTIK INI JADI TUKANG TAMBAL BAN

LKN | 11 Feb 2018 | Laporan Utama
875
3174
Seorang Kades di Lampura Ketangkap Basah Berduan dengan Agggota Dewan di Kamar Hotel

LKN | 03 Mar 2016 | Krimsus
136
2917
GURU INI CURHAT MOTOR DISITA LEASING, KAPOLDA BERI PERINGATAN KERAS: TAK BISA MAIN SITA BEGITU!

LKN | 04 Mar 2016 | Regional
144
2757
POLISI RIAU BERPANGKAT BRIPKA INI DITUNJUK PBB PIMPIN 2 JENDERAL DAN BELASAN KOLONEL DI UN POLICE

LKN | 28 Oct 2016 | Laporan Utama
319
2509
BPN KABUPATEN PESAWARAN SARAT MAFIA PRONA (BAGIAN 1)

LKN | 13 Apr 2016 | Investigasi
238
2464
MEMBONGKAR BOROK DINAS PENDIDIKAN LIMAPULUH KOTA

LKN | 18 Feb 2017 | Laporan Utama
370
2329
Aparat Desa Madukoro Baru Diduga Selewengkan Dana Desa

LKN | 22 Jan 2016 | Regional
7
2266
SANTUNAN MILYARAN RUPIAH DI PADEPOKAN DHIMAS KANJENG

LKN | 21 Oct 2016 | Laporan Utama
318
2168
KADES MADA JAYA BERIJASAH PALSU PANITIA VERIFIKASI BERKAS TERKESAN SEMBRONO

LKN | 04 Mar 2016 | Regional
146
2120
WOW ! HANYA DI SUMATERA BARAT, GEDUNG POLDA TERMEGAH SE INDONESIA DAN TAHAN GEMPA 9 SR

LKN | 16 Apr 2016 | Sorot
242
2075
PENGGUNAAN EXS DERMAGA MILIK PT.KONSTRUKTOR OLEH CV ALFINDO TIDAK SESUAI ATURAN

LKN | 04 Mar 2016 | Citra
149
2036
AKP YUNI PURWANTI, CERMIN EMANSIPASI WANITA

LKN | 16 Feb 2016 | Derap
93
2024
SADIS! VIDEO TKW DISIKSA, DITELANJANGI DAN KEMALUANNYA DIBAKAR

LKN | 29 Jan 2016 | Global
44
1995
PERILAKU FEBY FEBIOLA DAN SUAMI DIANGGAP TAK SESUAI AGAMA

LKN | 03 Mar 2016 | Global
134
1979
SEPASANG ULAR ANEH DITEMUKAN DI PONOROGO

LKN | 19 Apr 2016 | Sorot
252
1954
DR. TRIANA DEWI SEROJA, SH, M.HUM : KAMI MENGUTUK PELEMPAR BOM DI ACARA PPP

LKN | 03 Apr 2016 | Laporan Utama
210
1838
LIDIK KRIMSUS RI DUKUNG PEMBUATAN FILM 3 PILIHAN HIDUP

BACA JUGA .....

LKN | 09 Jul 2018 | 09:50 | 1081

DR YAT ROSPIA BRATA TERPILIH KEMBALI MENJADI REKTOR UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
Setelah habis masa bakti jabatan Rektor Universita .....


LKN | 09 Jul 2018 | 06:57 | 1076

PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA BUPATI AGUNG ILMU MANGKUNEGARA SEBAGAI APRESIASI PEMERINTAH PUSAT
Dalam perhelatan Hari Keluarga Nasional XXV tangga .....


LKN | 13 Apr 2016 | 10:00:30 | 238 | Investigasi | Dibaca : 2464 kali


MEMBONGKAR BOROK DINAS PENDIDIKAN LIMAPULUH KOTA

LKN | Investigasi | Membongkar Borok Dinas Pendidikan Limapuluh Kota



“Berladang di punggung guru-guru. Sepertinya, istilah ini sangat pantas ditujukan kepada oknum Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota, Radimas. Betapa tidak, hal itu sudah lama dirasakan para guru yang ada di daerah ini. Namun, tak tahan terus menerus dijadikan sebagai sapi perahan, beberapa orang guru akhirnya angkat bicara dan melaporkan keluhan para guru itu kepada Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)”


Limapuluh Kota (Sumbar), LKN
Mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi di tubuh lembaga Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota, membuat Lembaga Informasi Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (Lidik Krimsus RI) melaporkan oknum Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota, Radimas, bersama jajarannya ke pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh.


Ketua Lidik Krimsus RI Lima Puluh Kota, Rothman Silitonga bersama Kasi Intel Kejari Payakumbuh Ade Azharies, SH
saat menyampaikan laporan dugaan tipikor Oknum Kadisdik Lima Puluh Kota (4/4)


Menurut Ketua Lidik Krimsus RI Lima Puluh Kota, Rothman Silitonga, secara resmi laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum Kadinas Pendidikan Limapuluh Kota itu, telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Senin (4/4) lalu dan diterima Kasi Intel Kejari Payakumbuh, Ade Azharie, SH. Dalam laporan setebal 70 halaman itu, selain di uraikan kronologis dugaan korupsi yang dilakukan oknum Kadinas Pendidikan Limapuluh Kota dan jajarannya, juga dilampirkan bukti-bukti pendukung, yang nantinya, dapat dijadikan langkah awal bagi penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk melakukan pengusutan terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Adapun dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum Kadinas Pendidikan Limapuluh Kota, Radimas, itu modusnya berjalan secara sistematis dan terkoordinir melibatkan oknum Kepala Bidang, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, (MKKS) dan oknum Kepala Sekolah. “ Adapun dugaan korupsi yang terjadi dilingkungan Dinas Pendidikan Limapuluh Kota, antara lain terkait penggandaan soal ujian untuk kelas I dan II tingkat SD. Setiap sekolah membayar Rp 15 ribu persiswa, untuk menggandakan atau foto copy soal ujian sebanyak 7 mata pelajaran. Sedangkan untuk penggadaan soal ujian kelas III, IV, V dan VI sekolah membayar Rp. 7.500 untuk menggandakan soal ujian untuk 10 mata pelajaran.

Total dugaan korupsi yang dilakukan jajaran Dinas Pendidikan dalam praktek penggandaan soal ujian di tingkat SD tersebut mencapai Rp 2,4 Milliar dari 362 Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Uang yang dikorupsi itu diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “ ungkap Rothman Silitonga. Tak hanya itu, ulas Rothman Silitonga, oknum Kadinas Pendidikan Limapuluh Kota, Radimas, bersama jajarannya juga diduga terlibat melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli) terhadap guru-guru penerima tunjangan profesi guru. “ Modusnya, setiap guru yang menerima tunjangan profesi guru wajib memiliki rekomendasi bahan sertifikasi dari Kepala UPT Pendidikan di masing-masing kecamatan. Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, para guru diwajibkan menyetor uang antara Rp150 sampai Rp200 ribu. Di kabupaten Limapuluh Kota tercatat sekitar 2975 orang guru yang telah mengurus rekomendasi. Jika dikalkulasikan dugaan korupsi melalui rekomendasi tunjangan profesi guru tersebut untuk 1 tahun mencapai Rp1,7 Milliar,”.

Dugaan tindak pidana korupsi juga terjadi lewat program pelatihan dan seminar.“Setiap SD di Kabupaten Limapuluh Kota wajib mengirim guru untuk mengikuti pelatihan nasional matematika tingkat SD yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Bimbingan Belajar Matematika Dahsyat Indonesia. Untuk kegiatan tersebut, setiap sekolah diwajibkan membayar biaya sebesar Rp1 juta, untuk setiap guru yang dikirim mengikuti pelatihan tersebut. Herannya, pelatihan tersebut dijadwalkan 2 hari, namun menurut keterangan saksi guru yang ikut dalam pelatihan tesebut mengatakan, pelatihan itu hanya dilaksanakan 1hari dan hanya beberapa jam saja, “ ungkap Rothman Silitonga. Ditekankan Rothman Silitonga, dalam kegiatan ini patut diduga telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi lewat rekayasa berkedok pelatihan. Dan, jika dikalkulasikan dugaan korupsi yang terjadidibalik pelatihan berkedok pelatihan ini mencapai Rp 262 juta. Modus lain yang dimanfaatkan oknum Kadinas dan jajarannya untuk menguras uang guru-guru, setiap guru yang ikut pelatihan nasional matematika tingkat SD, wajib mengikuti pelatihan AdiRESy Matematika Indonesia dan PETT (Professional English Teacher Training). Kegiatan ini bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara.

Hebatnya, guru yang mengikuti pelatihan tersebut diwajibkan membayar Rp.500 ribu secara pribadi. Sama halnya dengan pelatihan nasional matematika tingkat SD, dalam sertifikatnya materi disebutkan berjumlah 7 jam pelajaran 32 Jam dan pelaksanaan selama 3 hari yakni 28,29,30 Agustus 2015. Namun kenyataan, pelatihan hanya dilaksanakan beberapa jam saja. Dan sertifikat yang diterima oleh para guru pada hari itu juga, sedangkan nama dan unit kerjanya dalam keadaan kosong atau tidak diisi dan baru belakangan diisi sendiri oleh guru yang bersangkutan. “ Dalam hal ini, patut diduga adanya rekayasa berkedok pelatihan dengan memungut dana dari para peserta pelatihan sebesar Rp.500 ribu. Jika dikalikan jumlah guru SD yang ikut pelatihan tersebut sebanyak 362 Sekolah Dasar, maka dugaan korupsi yang dilakukan jajaran DinasPendidikan mencapai Rp181 juta,” ungkap Rothman Silitonga.

Yang lebih menyakitkan lagi, ulas Rothman Silitonga, bagi para guru yang ingin menjadi Kepala Sekolah, diwajibkan mengikuti seminar/pelatihan agar mendapat Nomor Urut Kepala Sekolah (NUKS). Menurut keterangan para saksi guru, untuk mengikuti pelatihan tersebut harus membayar antara Rp.5 juta hingga Rp.7,5 juta, dengan perincian Rp.1,5 juta untuk biaya pendaftaran/test, sisanya biaya seminar/pelatihan. “ Dapat dibayangkan, apabila dari sekitar 3500 orang guru di Kabupaten Limapuluh Kota yang mengikuti seminar tersebut 10 persen saja, maka total dana terkumpulmencapai Rp 2 Milliar.Sementara payung hukum untukkegiatan seminar/pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota ini, diragukan, “ ujar Rothman Silitonga.

Ditambahkan Rothman Silitongga, adanya dugaan korupsi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Modusnya, setiap Kepala Sekolah yang akan mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharuskan membayar Rp.100 ribu sampai dengan Rp.300 ribu kepada UPT Dinas Pendidikan/Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana BOS. “ Total sekolah yang menerima dana BOS, untuk SD sebanyak 362 sekolah, SMP sebanyak 49 sekolah.Apabila rata-rata pungutan setiap sekolah sebanyak Rp.150 ribu persekolah, maka total pungutan yang dilakukan oknum jajaran Dinas Pendidikan mencapai adalah Rp246 juta lebih.

Sementara dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Bab IV, prosedur pelaksanaan BOS huruf E (2) berbunyi: Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun, “ungkap Rothman Silitonga. Diungkapkan Rothman Silitonga, hasil investigasi LSM Lidik Krimsus RI, dugaan korupsi juga terjadi pada proyek pengadaan alat peraga sekolah untuk seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2015 lalu senilai Rp 3 Milliar. “Proyek pengadaan alat peraga itu, tidak jelas penyelesaiaannya yang mengakibatkan salah seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Limapuluh Kota bernama Desi, mengundurkan diri dari jabatannya,” ungkap Rothman Silitonga.

Menurut Rothman Silitonga, dugaan korupsi itu juga terjadi di lembaga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Limapuluh Kota yang juga dipimpin oleh Radimas. “ Intinya, kita melaporkan kasus dugaan korupsi itu ke pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh, karena terlalu banyak dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Limapuluh Kota yang menimbulkan keluhan dikalangan pendidik yang ada di daerah ini, “ pungkas Rothman Silitonga. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Limapuluh Kota, Radimas, yang dikofirmasi wartawan melalui telepon genggamnya, terkait adanya laporan LSM ke pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas laporan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota, berkilah bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan adanya pungutan-pungutan itu. “ Saya sudah membuat surat edaran kepihak sekolah-sekolah dan UPT pendidikan kecamatan, melarang adanyapungutan-pungutan dalam bentuk apapun kepada guru dan sekolah serta murid,” ujarnya pendek. Sementara itu, Kasi Intel Kejari Payakumbuh, Ade Azharie, SH, ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya laporkan LSM Lidik Krimsus RI terkait dugaan korupsi di jajaran Dinas Pendidikan Limapuluh Kota itu.“ Laporan itu akan kita pelajari lebih dulu,” ujarnya singkat. (BIN 014/015)


Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 20284


DAFTAR KOMENTAR

Oleh : Yatmiko, pada 15 Apr 2016, 14:07
Post : Wujudkan pemerintahan yg bersih dan bebas korupsi di kab lima puluh kota.

Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional LIDIK KRIMSUS NEWS