Senin, 23 April 2018

Polres Solok Kota Tingkatkan Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Pengaduan | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER

LKN | 15 May 2016 | Citra
274
6220
AKBP SUSMELAWATI ROSYA RESMI JADI KAPOLRES WANITA PERTAMA DI SOLOK KOTA

LKN | 12 Apr 2016 | Citra
233
3762
MUTASI 10 PERWIRA POLRES CILEGON

LKN | 03 Mar 2016 | Global
135
3050
MIRIS BANGET BOCAH SD PAMER FOTO NGAMAR

LKN | 19 Feb 2016 | Citra
109
3029
PULANG DINAS, POLWAN CANTIK INI JADI TUKANG TAMBAL BAN

LKN | 03 Mar 2016 | Krimsus
136
2801
GURU INI CURHAT MOTOR DISITA LEASING, KAPOLDA BERI PERINGATAN KERAS: TAK BISA MAIN SITA BEGITU!

LKN | 04 Mar 2016 | Regional
144
2591
POLISI RIAU BERPANGKAT BRIPKA INI DITUNJUK PBB PIMPIN 2 JENDERAL DAN BELASAN KOLONEL DI UN POLICE

LKN | 11 Feb 2018 | Laporan Utama
875
2301
Seorang Kades di Lampura Ketangkap Basah Berduan dengan Agggota Dewan di Kamar Hotel

LKN | 13 Apr 2016 | Investigasi
238
2272
MEMBONGKAR BOROK DINAS PENDIDIKAN LIMAPULUH KOTA

LKN | 18 Feb 2017 | Laporan Utama
370
2131
Aparat Desa Madukoro Baru Diduga Selewengkan Dana Desa

LKN | 28 Oct 2016 | Laporan Utama
319
2121
BPN KABUPATEN PESAWARAN SARAT MAFIA PRONA (BAGIAN 1)

LKN | 22 Jan 2016 | Regional
7
2090
SANTUNAN MILYARAN RUPIAH DI PADEPOKAN DHIMAS KANJENG

LKN | 16 Apr 2016 | Sorot
242
1888
PENGGUNAAN EXS DERMAGA MILIK PT.KONSTRUKTOR OLEH CV ALFINDO TIDAK SESUAI ATURAN

LKN | 04 Mar 2016 | Regional
146
1861
WOW ! HANYA DI SUMATERA BARAT, GEDUNG POLDA TERMEGAH SE INDONESIA DAN TAHAN GEMPA 9 SR

LKN | 03 Mar 2016 | Global
134
1825
SEPASANG ULAR ANEH DITEMUKAN DI PONOROGO

LKN | 21 Oct 2016 | Laporan Utama
318
1810
KADES MADA JAYA BERIJASAH PALSU PANITIA VERIFIKASI BERKAS TERKESAN SEMBRONO

LKN | 04 Mar 2016 | Citra
149
1793
AKP YUNI PURWANTI, CERMIN EMANSIPASI WANITA

LKN | 29 Jan 2016 | Global
44
1777
PERILAKU FEBY FEBIOLA DAN SUAMI DIANGGAP TAK SESUAI AGAMA

LKN | 16 Feb 2016 | Derap
93
1751
SADIS! VIDEO TKW DISIKSA, DITELANJANGI DAN KEMALUANNYA DIBAKAR

LKN | 19 Apr 2016 | Sorot
252
1725
DR. TRIANA DEWI SEROJA, SH, M.HUM : KAMI MENGUTUK PELEMPAR BOM DI ACARA PPP

LKN | 03 Apr 2016 | Laporan Utama
210
1626
LIDIK KRIMSUS RI DUKUNG PEMBUATAN FILM 3 PILIHAN HIDUP

BACA JUGA .....

LKN | 21 Apr 2018 | 11:28 | 967

Polres Solok Kota Tingkatkan Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Pengaduan
Menyikapi tuntutan masyarakat kepada aparatur peme .....


LKN | 16 Apr 2018 | 10:58 | 957

Biro LKN Kabupaten Bogor Santuni Anak Yatim
Biro Lidik Krimsus New (LKN).com memberikan santun .....


LKN | 20 Mar 2016 | 08:23:31 | 194 | Investigasi | Dibaca : 1200 kali


PROYEK SUMUR PANTEK KETAPANG MURNI DI KORUPSI

LKN | Investigasi | Proyek Sumur Pantek Ketapang Murni Di Korupsi

Kalbar, LKN
Menurut info langsung dari yopi sumber masyarakat yang juga berprofesi sebagai  wartawan, menjelaskan secara detail kepada Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK) propinsi Kalimantan Barat yang diterima langsung oleh korwilnya Yayat Darmawi.,SE.,MH dikantornya tertanggal 19 maret yang lalu terkait dengan Dugaan Kuat Korupsi proyek pengadaan Sumur Pantek Dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Ketapang yang Dipertanggung jawabkan oleh Pengguna Anggarannya adalah Ir, Syamsu Akhyar dan PPK nya adalah Ir, Hendri Sibuea,MMA dengan Pagu Anggaran Proyeknya total senilai 13,9 miliar dengan alokasi perpaketnya senilai 189.858.000, terdiri dari 74 paket dengan kategori kegiatan PL (penunjukan langsung).



Dari diskusi Yuridis antara yopi dengan Pihak Lembaga TINDAK tersebutkan pula bahwa peruntukan proyek sumur pantek ini adalah untuk kepentingan pertanian atau persawahan, namun kenyataannya kata yopi bahwa beberapa sumur pantek di pasang/ dibuat di kebun kelapa, malah ada yang di pasang/ dibuat di tambak milik pribadi PPK (milik Hendri dan ada milik oknum Anggota Dewan), selanjutnya lagi Lembaga TINDAK juga telah dihubungi menurut salah satu pelaksana proyek via telpon dia mengatakan bahwa anggaran kami diminta kembali oleh Hendri 90 juta, berarti ada yang aneh, katanya dengan nada kesal.



Untuk memvisualkan wujud proyek Sumur Pantek Tersebut Yopi terjun langsung kelokasi dan melihat secara langsung hasil Fisiknya namun kaget setelah membaca nilai proyeknya 189.858.000/paket contoh di salah satu Surat Perintah Kerja Pengadaan / Pekerjaan Pembuatan Pantek dan Perlengkapannya Lokasi Dusun Sepakat, karena tidak masuk akal pekerjaan fisik senilai begitu, menurutnya.



Dari dokumen SPK dan Visualisasi yang diserahkan Yopi kepada Lembaga TINDAK (Investigation and Analisys Coruption Team) maka kesimpulan Yuridis yang dibuat oleh Lembaga TINDAK secara jelas Indikator Korupsi Proyek Pembuatan Pantek sudah terlihat jelas dengan kategori kajian sebagai berikut :
  1. Wujud Fisik tak sebanding dengan nilai proyek.
  2. Penempatan alokasi Pembuatan Pantek asal asalan ( tak tepat sasaran ) tak terprogram secara jelas peruntukannya.
  3. Pelaksana proyeknya adalah orang - orang yang dapat diajak berkolaborasi dalam melakukan kejahatan.
  4. Adanya indikasi kongkalikong dengan oknum - oknum dalam hal pengawasan.
  5. Adanya perbuatan penyalah gunaan kewenangan secara sengaja sehingga semuanya dapat terimplementasi secara mudah.

Untuk itu pula Lembaga TINDAK meminta Kewenangan BPK- RI untuk mengaudit secara khusus serta meminta otoritas Penegak hukum Pidana Khusus diKejaksaan Tinggi untuk mengusut tuntas korupsi yang terjadi di Proyek Pembuatan Pantek senilai total 13,9 miliar menggunakan dana Penyerapan DAK APBN dan APBD Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten ketapang yang harus dipertanggung jawabkan secara adminstrasi dan secara Normative oleh Kepala Dinas selaku PA dan Kabid PLA sebagai PPKnya adalah Ir, Hendri sibuea,MMA, atas kerugian negara tersebut. (Tim)


Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 851156


DAFTAR KOMENTAR

Oleh : Kang ajeep, pada 29 Mar 2016, 18:23
Post : Kabupaten ketapang sepertinya sudah termasuk dalam kategori darurat korupsi yg sangat luar biasa dan telah merambah ke setiap SKPD di lingkungan Pemkab Ketapang,oleh karena itu Aparatur Penegak Hukum diharapkan untuk tidak menjadi jamaahnya dan harus siap menindaklanjuti Laporan tsb, agar kasusnya menjadi terang benderang, yg salah hrs siap mempertanggungjawabkan sesuai perbuatannya, dan jika tidak ditemukan salah hendaknya dipulihkan nama baiknya...

Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional LIDIK KRIMSUS NEWS